Bantaeng | JurnalCelebes.co – Hari Selasa dini hari tanggal 23 Oktober 2018, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bantaeng Peringati Hari Santri Nasional ke- 3 yang diperingati tanggal 22 Oktober 2018, menggelar Dialog yang mengusung tema “Bersama Pondok Pesantren Bantaeng Maju dan Bermartabat”, di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng.

Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Bupati Bantaeng, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) dan diikuti puluhan Pimpinan Pondok Pesantren se- Kabupaten Bantaeng, dan Santri /Santriwati.

Di Dialog peringati Hari Santri ke 3, Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin sebagai salah satu narasumber.

“Bahwa nama kapupaten Bantaeng yang kini sudah dikenal di tingkat regional maupun nasional, dan juga pembangunan infrastruktur menjadi kebanggaan, hal itu menjadi kesyukuran dia bersama Wakil Bupati H Sahabuddin untuk melanjutkan. kata Ilham.

Ilham juga berharap pembangunan infrastruktur yang telah dirasakan manfaatnya, mudah- mudahan sebanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dia pun menerangkan, Hari Santri Nasional merupakan berangkat dari resolusi jihad, dan spirit itu masih dibutuhkan hingga kini untuk melawan terhadap kemiskinan dan kebodohan, serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah dan Masyarakat Bantaeng.

” Saya yakini, bahwa hari santri itu berangkat dari spirit perjuangan resolusi Jihad. Teman-teman Nahdiyin yang dianggap sedikit kompromistis, tetapi ketika kaum penjajah ingin kembali menanamkan cengramannya di Indonesia, saat itu juga teman-teman lahir dengan resolusi jihad, ” kata Bupati yang bergelar doktor ini.

Sementara itu Pemateri lainnya, KH Hamzah Harun Al Rasyid. Ia mengatakan Pondok Pesantren memiliki derajat yang sama dengan pendidikan lainnya.

Sebagai bukti, telah lahirnya Undang-Undang oleh Anggota DPR- RI, itu juga bukti keterlibatan Pemerintah kita.

” Ternyata hari ini saya menemukan sesuatu yang selama ini belum terungkap bahwa embrio Undang-Undang tentang pesantren ini justru berasal dari kabupaten Bantaeng,” bebernya.

Dia meyakini, bahwa sejak tahun 2012 telah lahir peraturan Daerah (Perda) yang mengatur keberlangsungan pesantren di daerah. Tutupnya (*/Bur)

Laporan : Burhanuddin Alpharabi

Editor : Wen